Ketix– CEO Global Influencer School memberikan Pendapat terkait Habib Rizieq Syihab dan Pangdam Jaya. Berikut tulisannya di Facebook @Hariqo Wibawa Satria:
**
Ini pendapat saya pribadi yang sangat khawatir jika terjadi konflik antar warga, berikut saya tulis tujuh hal setelah beberapa hari ini mengamati situasi di media sosial:
Pertama, ajakan untuk mencabut baliho HRS di beberapa daerah, baik terang-terangan maupun diam-diam malah berpotensi membuat daerah-daerah yang awalnya kondusif menjadi tidak kondusif.
Kedua, pembuatan video-video dukungan, baik mendukung TNI, POLRI maupun mendukung FPI tidak diperlukan. Saya sudah menyaksikan video-video dukungan atas nama etnis tertentu di media sosial, ini membahayakan. Hati-hati dengan adu domba antara TNI, POLRI, FPI, Ansor, dll. Karena baik TNI, POLRI, FPI, Ansor semuanya sepakat dua hal: NKRI harga mati dan Pancasila Abadi.
Ketiga, pernikahan anak HRS sekaligus Maulid Nabi di Petamburan Jakarta sudah selesai. Peringatan sebelum acara sudah disampaikan Pemprov DKI dibawah Anies-Ariza, kemudian kurang dari 24 Jam, Panitianya langsung di denda oleh Pemprov DKI sebesar 50 juta, dan sudah dibayar. Ada yang bilang: masak kegiatan “keagamaan” di denda, tapi peraturan harus ditegakkan.
Sepanjang sejarah Indonesia dan mungkin sejarah dunia, itulah denda terbesar bagi pelanggar protokol kesehatan. Tidak perlu kita pertanyakan apakah daerah lain juga menindak tegas kerumunan, setiap daerah berbeda-beda keseriusannya, cukup introspeksi saja.
Mari bicara pencegahan dengan proporsional bukan emosional, sebab jika emosional maka pertanyaannya akan jauh ke belakang seperti: mengapa COVID-19 bisa masuk ke Indonesia, kenapa tidak dicegah dengan menutup segala pintu masuk (bandara, dll) di awal COVID-19. Bagaimana pencegahannya, kok bisa satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional?. Kita sudah selesai bicara pencegahan di semua lini yang memang harus dievaluasi, sekarang penindakan atau aksi-aksi nyata untuk perbaikan.
Keempat, waktu demonstrasi menolak UU Ciptaker kemarin, banyak tokoh yang menyerukan kepada jutaan mahasiswa “jangan demo, kedepankan dialog”. Saya heran mengapa tokoh-tokoh tersebut sekarang diam dan tidak menyerukan dialog, padahal situasi bisa semakin panas.
Kelima, mari fokus pada masalah penting saat ini, yaitu penanganan covid, pemulihan ekonomi. Semua kita harus hati-hati menggunakan media sosial. Untuk para buzzer utamakan kepentingan nasional di atas kepentingan tokoh idolanya. Usia tokoh idola kita pendek, sedangkan usia negara panjang. Mari berpikir panjang.
Keenam, hanya satu yang bisa menyelesaikan perang kata-kata di media, hanya satu yang bisa menyelesaikan perang video dukungan dan tagar di media sosial, hanya satu yang bisa membuat para provokator gagal memanfaatkan situasi, yaitu DIALOG. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan atau ketemu darat.
Ketujuh, bayangkan situasi terburuk jika terjadi konflik horizontal. Tidak ada yang diuntungkan. Kita semua akan rugi, dan butuh waktu lama untuk pemulihan psikis. Ayolah para pemimpin, baik pemimpin yang dibayar oleh uang rakyat maupun pemimpin yang dihormati umat, tolonglah salinglah berkomunikasi.
Bukan pelucutan senjata yang menyebabkan perdamaian, tapi pelucutan kebencian dari hati kita semua.
Mari cek hati kita, apakah sudah adil atau belum, sebelum kita menuduh hati orang lain penuh kebencian? Terima kasih. Jakarta, 22 November 2020.
Hariqo Wibawa Satria, Direktur Eksekutif Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi) – we put national interest first
Baca Juga: Nikita: Najis! Minta Maaf, Masuk Penjara Tinggal Masuk
