Bermacam strategi negara hadapi Covid-19. Yang pasti membutuhkan dana besar.
Ketix – Covid-19 masih menimbulkan kecemasan di berbagai belahan dunia. Tiap-tiap negara memiliki strategi dan kebijaksanaan sendiri untuk melawan penyakit yang disebabkan virus Corona ini. Mulai dari imbauan untuk karantina mandiri, jaga jarak, hingga lockdown yang diterapkan pada wilayah yang lebih besar. Di sisi lain, pemerintah beberapa negara juga telah menyiapkan dana talangan besar untuk mengantisipasi dampak sosial akibat wabah Covid-19. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kebijakan baru untuk menghadapi penyebaran virus Corona. Yaitu menerbitkan keputusan presiden (keppres) dan peraturan pemerintah (PP) untuk pemberlakuan status darurat kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Seperti dikutip dari Kompas.com, dengan pemberlakuan status darurat dan PSBB itu, Jokowi siap mengeluarkan anggaran melalui APBN sebesar Rp405,1 triliun. Besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di Masa Pandemi Corona. Dari total anggaran tersebut, senilai Rp75 triliun akan dialokasikan untuk belanja di sektor kesehatan.
“Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat perlindungan diri (APD), pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator dan lain-lain. Selain itu, juga akan digunakan untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk wisma atlet, insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit, serta santunan kematian tenaga medis serta penanganan masalah kesehatan lain,” ujar Jokowi, Selasa, 31 Maret 2020.
Selain itu, senilai Rp70,1 triliun akan digunakan untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Setelah itu, Rp110 trilliun akan dialokasikan untuk perlindungan sosial. Program perlindungan sosial ini termasuk di dalamnya anggaran Kartu Prakerja, cadangan logistik sembako, dan subsidi listrik bagi pelanggan dengan 450 VA dan 900 VA. “Sementara, Rp150 triliun disiapkan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan, serta pembiayaan dunia usaha terutama UMKM,” imbuhnya.
Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah menganggarkan Rp25 triliun untuk persediaan logistik dan sembako di tengah wabah Covid-19. Dia berharap penambahan anggaran ini dapat efektif menangani masalah Covid-19, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun terkait sosial ekonomi.
Hal serupa juga dilakukan negara Rusia. Walaupun negara ini telah menerapkan lockdown, pemerintah Rusia juga telah menyiapkan bantuan langsung tunai untuk warga pengangguran. Seperti dikutip dari Kumparan.com, Walikota Moskow Sergei Sobyanin menyadari bahwa kebijakan lockdown akan membuat banyak warganya kehilangan pekerjaan.
Sebagai solusinya dia telah menjanjikan bantuan langsung bagi pengangguran di masa lockdown. Bantuan tersebut sebesar 19.500 rubel atau sekitar Rp4 juta yang diberikan setiap bulan. Bantuan juga akan diberikan bagi penderita Covid-19 dengan gejala ringan. Mereka akan dirawat di rumah dan mendapatkan obat-obatan dari pemerintah kota secara gratis.
Begitu pula di Malaysia yang juga telah menerapkan kebijakan lockdown di negaranya. Menurut seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut merasakan lockdown di Negeri Jiran itu, pemerintah memberikan beberapa keringanan untuk masyarakatnya. Seperti dikutip dari sripoku.com, WNI yang bernama Nova itu merasa bersyukur pemerintah Malaysia menerapkan aturan lockdown tetapi juga diimbangi berbagai kebijakan yang membuat masyarakatnya merasa ringan. Menurut Nova, masyarakat Malaysia diberi santunan sebesar RM1.600 atau sekitar Rp6 juta. Mereka yang berstatus pencari kerja juga mendapatkan santunan dengan nominal yang berbeda, yaitu sekitar Rp3 juta. Dengan syarat, si penerima santunan telah berusia 21 tahun. Selain itu, sejumlah harga pokok yang dijual di Malaysia juga dijual lebih murah dibanding harga normal. “Termasuk bahan bakar minyak dan rekening listrik,” imbuhnya.
Sementara Dato Hazlin dari Blockchain & Internet of Things Academy Asia (BIOTA) yang bermarkas di Malaysia mengatakan, negaranya juga tidak lagi mengadaptasi lockdown. Yang digunakan adalah istilah Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Perbekalan makanan cukup karena pemerintah sudah mengunci pasokan senilai RM1 miliar. Pemerintah Malaysia juga akan membelanjakan RM250 miliar untuk mendanai rakyat yang terkena PKP ini. “Contohnya bagi yang masih lajang diberikan uang sebesar RM1.600 dan setiap bulan selama 6 bulan bisa mengambil uang di pemerintah seperti pensiunan sebesar RM600. Hal ini untuk meringankan beban rakyat selain peruntukan lainnya,” ujarnya. Dana sebesar RM250 miliar itu akan digunakan untuk tiga tujuan utama, yaitu Melindungi Warga, Mendukung Perniagaan, dan Perkuat Ekonomi Negara.
Baca juga: Lockdown Bikin Down? Bagian 2
