Lockdown tak diterapkan beberapa negara. Apa kebijakan mereka?
Ketix – Meski banyak negara di belahan dunia memberlakukan lockdown di negara mereka, beberapa masih tidak mau menerapkan. Beberapa negara ini memiliki langkah strategis lain yang menurut mereka lebih baik dibanding lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Berikut beberapa negara yang tidak memberlakukan lockdown. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Seperti dikutip dari kumparan.com, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras tidak akan memberlakukan kebijakan lockdwon secara menyeluruh. Menurut Trump, langkah tersebut terlalu berlebihan. Tetapi, meski pemerintah pusat Amerika tidak memberlakukan lockdown, ada beberapa negara bagian yang memberlakukannya. California dan New York. Apalagi, New York salah satu negara bagian Amerika Serikat yang paling parah terdampak virus Corona.
Seperti dikutip dari CNN Indonesia, Trump juga memperingatkan bahwa lockdown berkepanjangan dapat menghancurkan Amerika Serikat. “Banyak orang sepakat dengan saya. Negara ini tidak dibangun untuk tertutup. Kalian bisa menghancurkan sebuah negara jika menutupnya seperti ini terus,” ujarnya. Trump juga menambahkan niatnya untuk membuka kembali Amerika sebelum perayaan Paskah pada 12 April 2020 mendatang.
Pakar kesehatan menganggap jaga jarak merupakan salah satu cara efektif mengurangi penularan virus Corona. Namun, Trump menegaskan bahwa lockdown berkepanjangan sangat berlebihan. “Kita kehilangan ribuan orang dalam setahun karena flu. Kita tidak menutup negara ini. Kita kehilangan lebih banyak orang karena kecelakaan kendaraan. Kita tidak meminta perusahaan kendaraan untuk berhenti memproduksi mobil,” tuturnya.
Hal itu senada dengan pernyataan Gubernur New York Andrew Cuomo yang telah menerapkan lockdown di wilayahnya. Cuomo sangat menyesal dan ingin mengubah sikapnya. Bahkan, Cuomo mengatakan lockdown di New York sangat tidak masuk akal dan “anti-Amerika”. Lockdown membuat pasar saham ambruk, dan akibatnya ekonomi Amerika tidak pulih kemungkinan berbulan-bulan. Atau bahkan bertahun-tahun. “Anda akan melumpuhkan sektor keuangan,” imbuhnya. Penolakan Cuomo melakukan lockdown akhirnya membuat Trump memutuskan untuk membatalkan lockdown di New York dan negara-negara bagian lain di Amerika pada Sabtu malam, 28 Maret 2020.
Kedua, Korea Selatan (Korsel). Meski demikan, Korsel berhasil menekan jumlah penyebaran virus Corona di negerinya. Korsel mencari cara lain untuk meminimalisasikan penyebaran, yakni dengan melakukan tes massal 10.000 orang per hari. Hal itu dilakukan termasuk di pusat pengujian darurat dan bilik konsultasi yang ditempatkan di sejumlah rumah sakit. Warga Korsel juga melakukan tes Covid-19 secara drive thru tanpa perlu turun dari kendaraan mereka.
Hal itu ditambah dengan pemerintah Korsel yang menerapkan transparansi. Pemerintah membuka seluruh data riwayat perlintasan pasien, sehingga para penderita Covid-19 bisa terlacak secara rinci. Pemerintah Koresel mengirimakn seluruh informasi terkait jalur infeksi terdekat ke seluruh pemilik telepon seluler (ponsel) di negara itu. Dengan demikian, warga bisa menghindari area tersebut. Korsel juga menciptakan aplikasi untuk orang-orang yang dikarantina.
Ketiga, Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menolak usulan lockdown. Menurut dia, lockdown memiliki dampak besar kepada 25 persen populasi warga Pakistan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Orang-orang ini berpotensi kehilangan penghasilan. Saat ini, Pakistan memilih untuk menginstruksikan warganya melakukan jaga jarak. Militer Pakistan telah dikerahkan untuk mengawasi sudut-sudut jalan. Transportasi publik juga telah dilarang beroperasi.
Indonesia juga termasuk sebagai negara yang tidak memberlakukan lockdown. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikeras menolak kebijakan itu. Menurut dia, opsi lockdown di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain. “Setiap negara memiliki karakter berbeda, budaya berbeda, dan memiliki kedisiplinan berbeda. Oleh karena itu kita tidak memilih jalan itu,” tutur Jokowi pada rapat terbatas bersama kepala daerah secara daring, Selasa, 24 Maret 2020.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, Doni memastikan pemerintah tidak akan menerapkan karantina wilayah atau seperti lockdown yang dilakukan negara lain. Pemerintah memperhitungkan dengan teliti dan penuh hati-hati sebelum menetapkan kebijakan tersebut. “Melihat kasus negara lain yang menerapkan lockdown ternyata gagal, sehingga terjadi penumpukan massa begitu besar. Bisa bayangkan jika ada satu di antara mereka yang terpapar, betapa banyaknya warga yang negatif bisa jadi positif Covid-19,” ujarnnya.
Seperti dikutip dari Katadata.co.id, langkah strategis yang diambil Jokowi adalah menerbitkan keputusan presiden (keppres) dan peraturan pemerintah (PP) untuk pemberlakuan status darurat kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jokowi resmi menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk mengatasi pandemi virus Covid-19 di Indonesia pada Selasa, 31 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Dengan terbitnya PP dan Keppres tersebut, Jokowi meminta semua pimpinan daerah mengikuti pemerintah pusat. “Para daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang, PP, serta keppres tersebut,” ungkapnya.
Menurut Jokowi, opsi PSBB telah dihitung secara cermat. Inti kebijakan PSBB adalah mengendalikan penyebaran virus Corona dan mengobati masyarakat yang terpapar penyakit tersebut. Selain itu, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat di lapisan bawah. Pemerintah juga berupaya menjaga dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah,” kata Jokowi.
Baca juga: Lockdown Bikin Down?
